oleh

Wali Kota Medan Hadiri Focus Group Discussion

MEDAN – Pemko Medan hingga saat ini masih tetap dan terus berupaya mempertahankan kawasan sekitar Istana Maimun, Taman Sri Deli dan Masjid Raya Al Mashun sebagai kawasan cagar budaya yang penempatan serta peruntukkannya jelas sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar kawasan yang masuk dalam heritage tersebut tetap terjaga keasliaannya sebagai sebuah peninggalan bersejarah.

Hal tersebut disampaikan Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi MH diwakili Kadis Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (DPKPPR) Kota Medan Benny Iskandar dalam Focus Group Discussion (FGD) Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan (Wasmalitrik) terkait Kawasan Perkotaan Kota Medan dan Kawasan Danau Toba bersama Kementrian Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional (Kementrian ATR/BPN) RI yang berlangsung di Grand Kanaya, Jalan Darussalam Medan, Jumat (9/8). Tujuan FGD ini adalah untuk membahas serta berdiskusi terkait berbagai masalah penataan ruang kawasan heritage Kota Medan khususnya Istana Maimun.

Kadis DPKPPR Kota Medan Benny Iskandar menambahkan bahwa Pemko Medan sangat concern terhadap keberadaan cagar budaya termasuk kawasan sekitarnya. Namun ungkap Benny, tidak jarang Pemko Medan menemukan berbagai kendala ketika akan melakukan reitalisasi, pengawasan dan pemebenahan untuk memperindahan kawasan tersebut. Misalnya saja seperti penolakan dari berbagai pihak yang merasa keberatan dan dirugikan untuk dilakukannya pembenahan.

“Hingga saat ini Pemko Medan terus berupaya melakukan pembenahan kawasan cagar budaya khususnya sekitar Istana Maimun. Namun, pada pelaksanaannya tidak jarang kami menemukan berbagai kendala seperti misalnya penolakan dari berbagai pihak. Hal tersebut menjadi faktor masih sulitnya dilakukan pembenahan,” kata Benny.

Selain berdiskusi, FGD yang sekaligus bertujuan untuk memberi peringatan serta sosialisasi agar pihak atau masyarakat khususnya yang mendiami kawasan sekitar cagar budaya agar lebih sadar hukum terlebih soal izin bangunan dan kepemilikan lahan. Dengan demikian, Pemko Medan dapat melakukan pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukkannya secara keseluruhan.

“Selain itu, kami juga mengalami keterbatasan kewenangan dalam menormalisasi sempadan Sungai Deli yang juga bersinggungan dengan kawasan cagar budaya. Oleh karenanya kami tetap berkoordinasi dengan pihak Balai Wilayah Sungai untuk sinkronisasi pelaksanaannya,” jelasnya.

Selanjutnya, Benny juga mengucapkan terima kasih kepada Kementrian ATRBPN yang sudah mewadahi diadakannya FGD tersebut. Di samping itu, Benny juga minta dukungan dan bantuan serta sinergitas seluruh pihak agar dapat mewujudkan kawasan cagar budaya sekitr Istana Maimun lebih rapi dan tertata. “Semoga pertemuan ini memberikan energi bagi kita bersama untuk dapat melakukan pembenahan bagi wajah Kota Medan khususnya untuk kawasan cagar budaya,” pungkasnya.

Sementara itu Stefanus Aji selaku Kasubdit Penertiban Wilayah I Kementrian ATRBPN mengaku pihaknya siap membantu Pemko Medan dalam menyikapi berbagi masalah yang dihadapi dalam upaya pembenahan kawasan cagar budaya. “Kami yakin sinergitas yang dibangun dapat menemukan solusi untuk menghadapi berbagai kendala yang ada. Ini juga menjadi bentuk kontribusi kami bagi Kota Medan,” ungkapnya.

FGD yang dimulai pukul 10.00 WIB ini turut dihadiri sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait seperti, Badan Perencanaan Derah (Bapeda) Kota Medan, Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Medan, Satpol PP serta OPD di lingkungan Pemprov Sumut.(Red)

Komentar

Berita Lainnya