oleh

PAD Tahun 2018 Tidak Sesuai Target, Fraksi Golkar Minta Pemko Optimalkan Potensi Daerah

MEDAN – Fraksi partai Golkar mengharapkan agar pemerintah Kota Medan dapat mengoptimalkan potensi daerah yang ada untuk dapat mencapai target yang ditentukan, sebab, dari hasil realisasi pendapatan daerah untuk Tahun Anggaran 2018  sebesar Rp.4,25 triliun lebih namun hanya mencapai 81,19 persen. Hal ini menunjukkan hasil yang belum maksimal. Hal ini bacakan oleh H.Adlin Tambunan, ST., MSP saat pembacaan laporan pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kota Medan Tahun Anggaran 2018 pada Rapat Paripurna yang diadakan di ruang Rapat Paripurna gedung DPRD Kota Medan, Senin (22/07/2019).

Realisasi belanja TA 2018 hanya sebesar 77,32 persen dari target anggaran yang di tetapkan, hampir semua belanja rata-rata tidak mencapai target yang ditetapkan. ” Kami melihat bahwa hal ini merupakan penyesuaian dengan pendapatan daerah yang tidak mencapai target. Fraksi partai Golkar berharap untuk tahun yang akan datang, sebaiknya pemko Medan betul-betul merencanakan pengalokasian anggaran belanja berdasarkan data yang rasional agar tidak mengakibatkan terhambatnya pembangunan dan peningkatan pelayanan yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat,” terang Adlin.

Lanjutnya, pelaksanaan peningkatan pengawasan anggaran yang intensif terhadap kemungkinan terjadinya peluang kebocoran anggaran seperti sistem pelaporan dan penerimaan, perlu terus dilaksanakan secara kontinu, pelaksanaan pembangunan yang memenuhi standardan kualitas juga harus di pertahankan.

” Pelaksanaan BPJS di Kota Medan tahun 2018 yang kurang menenuhi harapan masyarakat, masih ada masalah terhadap pelayanan BPJS terhadap pasien di rumah sakit. Masalah banjir, terutama di beberapa ruas jalan masih merupakan problema yang harus segera mendapat perhatian serius. Retribusi parkir tepi jalan umum yang belum mencapai target PAD, agar pemko Medan meningkatkan fungdi pengawasan di lapangan sehingga proses kemajuan implementasi retribusi parkir di tepi jalan umum bisa di ketahui secara langsung. Pohon-pohon pelindung pinggir jalan yang ada di kota Medan saat ini banyak yang sudah tua, dan dikawatirkan rawan tumbang, maka pemko Medan segera melakukan peremajaan pohon-pohon pelindung tersebut ” tegasnya.

Tentang predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK RI atas laporan Keuangan Pemko Medan merupakan hal yang mesti menjadi perhatian Pemko Medan ke depan. 

” Kami berharap, agar Pemko Medan ke depan lebih serius menata keuangannya guna memperoleh gelar Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI,” pungkaa  Adlin Tambunan. (Red)

Komentar

Berita Lainnya