oleh

Fraksi PAN Minta Pemko Medan Evaluasi Kerjasama Pengadaan Tapping Box

MEDAN – Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) dalam pandangan umum Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Medan terhadap rancangan peraturan daerah kota medan tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019 merekomendasikan kepada Pemko Medan agar melakukan evaluasi kerja sama dalam pengadaan Tapping Box yang selama ini hanya dengan bank sumut saja.

Hal ini sudah saatnya Pemerintah Kota (Pemko) Medan melibatkan bank-bank pemerintah lainya dalam pemasangan Tapping Box, untuk pencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sektor pajak daerah.

Hal ini dikatakan HT Bahrumsyah di ruang sidang paripurna DPRD Medan yang dibuka Wakil Ketua DPRD Medan Iswanda Nanda Ramli,Rabu (07/08/ 2019).

Menurutnya ketidak serusan Pemko Medan dalam peningkatan PAD tersebut disinyalir masih adanya permainan yang dilakukan oleh oknum-oknum nakal dilapangan dengan cara bermain mata dengan para wajib pajak.

Dalam hal ini Fraksi PAN menilai Pemko Nedan belum serius melakukan perencanaan target pendapatan retribusi, sehingga pada Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD) ini target retribusi IMB berkurang 53 persen. Dimana target yang direncanajan sebesar 147,7 miliyar,mengalami pengurangan sebesar 78,9 miliyar lebih menjadi 68,7 miliyar.

“Pengurangan ini diakibatkan oleh 2 wajib pajak yang belum punya kepastian menjadi sumber PAD yakni Center Point dan Podomoro. Selain itu juga menjamurnya bangunan disudut kota tidak memiliki IMB,hal ini pemko medan melakukan pembiaran tanpa ada tindakan apapun dari petugas yang berwenang. Hal ini sangat berdampak berkurangnya PAD di kota Medan,”ujar Fraksi PAN.

Selain itu juga Fraksi PAN juga menyoroti biaya langsung di Dinas Kesehatan bertambah 48,4 miliyar yang bersumber dari dana Kapitasi. Penambahan tersebut untuk peningkatan pelayanan puskesmas di kota Medan.

“ Fraksi PAN meminta pemko medan untuk merubah peraturan walikota terkait dengan penetapan dana kapitasi,dimana biaya operasional hanya 5 persen sebaiknya dinaikkan menjadi 10 persen persen,karena kebutuhan puskesmas sangat besar untuk biaya operasionalnya.”jelasnya.

Fraksi PAN juga membeberkan hampir semua Puskesmas rawat inap di kota medan sampai saat ini tidak memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) untuk pengelolaan limbah Medis dari hasil Laboratutium. Padahal, limbah ini sangat berbahaya bagi lingkungan hidup masyarakat disekitar puskesamas.

“Bagaimana mungkin puskesmas dijadikan sebagai sarana promotif dan preventif kesehatan masyarakat,namun pada kenyataanya puskesmas memberikan kontribusi pada rusaknya lingkungan hidup dan mengganggu kesehatan masyarakat disekitar puskesmas,”pungkasnya. (Red)

Komentar

Berita Lainnya