oleh

DPRD Medan: Jangan Sampai Ada Satu Sekolah Dua Dinas yang Mengerjakan

Medan – Dinas PKPR Kota Medan lakukan perubahan anggaran sebesar Rp 140 Miliar di P APBD TA 2019. Perubahan anggaran itu dari pergeseran berbagai program diantaranya pembatalan pembangunan pasar induk Belawan sebesar Rp 20 M dan pembatalan revitalisasi pendopo di lapangan merdeka sebesar Rp 15 Miliar.

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Ruang (PKPR) Kota Medan, Benny Iskandar saat rapat pembahasan Rancangan Perubahan APBD Kota Medan TA 2019 dengan Komisi IV DPRD Medan di ruang komisi IV DPRD Medan, Senin (12/08/2019).

“Jumlah anggaran Rp 35 Miliar dari pembatalan pembangunan pasar induk belawan dan pendopo digeser untuk pembangunan/revitalisasi sejumlah gedung sekolah. Selain itu juga diperuntukkan rehab kantor Lurah,”ujar Benny.

Menyikapi pernyataan Benny, sejumlah anggota Komisi IV DPRD Medan mengingatkan agar penganggaran rehabilitasi gedung sekolah di Medan jangan sampai tumpang tindih antara Dinas PKPR dengan Dinas Pendidikan Kota Medan.

“Ke dua Dinas tersebut dianjurkan melakukan kordinasi sehingga hasil maksimal dan tepat sasaran dengan skala prioritas,”kata komisi IV DPRD Medan.

Daniel Pinem menegaskan, rehabilitasi gedung sekolah selama ini dilakukan pihak Dinas Pendidikan Kota Medan. Untuk itu kordinasi perlu dilakukan sehingga jangan sampai ada satu sekolah dua Dinas yang mengerjakan.

“Hal ini harus jelas benderang dalam pengerjaan rehabilitasi gedung sekolah. Jangan hanya satu sekolah dua dinas yang kerjakan.”harapnya.

Dalam rapat tersebut dipimpin anggota Komisi IV DPRD Medan Parlaungan Simangunsong didampingi Ahmad Arif, Sahat Simbolon, Lily, Daniel Pinem, Adlyn Tambunan dan Maruli Tua Tarigan. Sementara dari pihak PKPR yakni Kadis PKPR Benny Iskandar didampingi sekretaris Fatimah. (Red)

Komentar

Berita Lainnya